E-BUSINESS

E-bisnis

1.Pengertian E Business

Bisnis elektronik, biasanya disebut sebagai "eBusiness" atau "e-bisnis", dapat didefinisikan sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung seluruh kegiatan usaha. Commerce merupakan pertukaran produk dan jasa antara perusahaan, kelompok dan individu dan dapat dilihat sebagai salah satu kegiatan penting dari bisnis apapun. Electronic commerce berfokus pada penggunaan ICT untuk mengaktifkan kegiatan eksternal dan hubungan bisnis dengan individu, kelompok dan usaha lainnya.

Metode bisnis elektronik memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan data internal dan eksternal sistem pemrosesan lebih efisien dan fleksibel, untuk bekerja lebih erat dengan pemasok dan mitra, dan untuk lebih memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan mereka.

Dalam prakteknya, e-bisnis adalah lebih dari sekedar e-commerce. Sementara e-business mengacu pada fokus yang lebih strategis dengan penekanan pada fungsi yang terjadi dengan kemampuan elektronik, e-commerce adalah bagian dari strategi e-bisnis secara keseluruhan. E-commerce berusaha untuk menambah aliran pendapatan menggunakan World Wide Web atau Internet untuk membangun dan meningkatkan hubungan dengan klien dan partner dan untuk meningkatkan efisiensi dengan menggunakan strategi kapal Kosong. Seringkali, e-commerce melibatkan aplikasi dari sistem manajemen pengetahuan.

E-bisnis melibatkan proses bisnis yang mencakup seluruh rantai nilai: pembelian elektronik dan manajemen rantai suplai, pemrosesan order elektronik, penanganan pelayanan pelanggan, dan bekerja sama dengan mitra bisnis. standar teknis khusus untuk e-bisnis memfasilitasi pertukaran data antara perusahaan. E-bisnis solusi perangkat lunak yang memungkinkan integrasi proses perusahaan intra dan inter bisnis. E-bisnis dapat dilakukan dengan menggunakan Web, Internet, intranet, extranet, atau beberapa kombinasi dari semuanya.

Pada dasarnya, perdagangan elektronik (EC) adalah proses pembelian, mentransfer, atau bertukar produk, jasa, dan / atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. EC juga bisa benifited dari berbagai perspektif termasuk proses bisnis, layanan, belajar, kolaboratif, masyarakat. EC sering bingung dengan e-bisnis.

2. Model-Model E-Business :

B2C (Business to Consumers): Interaksi yang dimungkinkan oleh teknologi antara individu dan organisasi.

B2C, dapat diartikan sebagai jenis perdagangan elektronik dimana ada sebuah perusahaan (business) yang melakukan penjualan langsung barang-barangnya kepada pembeli (consumer). Kesuksesan dari B2C pada dasarnya dikarenakan faktor penawaran barang kualitas tinggi dengan harga murah dan banyak pula dikarenakan pemberian layanan kepada konsumen yang cukup baik Contoh perusahaan kelas dunia yang telah menerapkan B2C adalah www.Amazon.com dan www.WSJ.com.

B2B (Business to Business): Interaksi yang dimungkinkan oleh teknologi antara organisasi dengan organisasi (antar organisasi).

B2B, adalah bisnis yang dilakukan sebuah perusahaan dengan perusahaan lain(antara perusahaan) baik itu perusahaan yang bergerak pada bidang industri yang sama ataupun berbeda dengan menggunakan media Internet. B2B biasa dilakukan untuk menghemat biaya transaksi. Sebagai contoh perusahaan A ingin memesan sejumlah unit komputer pada perusahaan B, maka perusahaan A dapat mengakses situs resmi perusahaan B dan menuliskan pesanannya. Perusahaan B yang mendapatkan pesan pemesanan barang tersebut akan mengirimkan barang yang dimaksud. Pembayaran biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Meskipun tentu saja pemesanan barang ini dapat dilakukan dengan mengangkat telepon. Salah satu contoh perusahaan di Indonesia yang menerapkan konsep B2B adalah situs www.dagang2000.com milik PT Indosat Adimarga dan www.indonesianexport.com milik PT e-Commerce Nusantara.

3.Perbedaan E-Business dengan E-Commerce

            Ringkasan:

1.      E-business lebih luas dalam lingkup dan e-commerce hanya merupakan satu aspek atau satu bagian dari e-business.

2.      E-commerce hanya mencakup transaksi bisnis seperti membeli dan menjual barang dan jasa melalui internet.

3.      E-commerce pada prinsipnya melibatkan perdagangan uang sedangkan dalam e-business, transaksi uang tidak diperlukan.

4.      E-business melibatkan pemasaran, perancangan produk, evaluasi layanan konsumen, dll.

4. Pengaruh E-Business terhadap proses Bisnis :

Electronic Data Interchange (EDI): adalah protokol Standar, ada sejak era tahun 1970, untuk secara elektronik mentransfer (mengirimkan) informasi antar organisasi serta dalam berbagai proses bisnis.
EDI:
– Meningkatkan tingkat akurasi
– Mengurangi biaya

5. Faktor-faktor keberhasilan pada 

E-Business :

Terdapat dua faktor penting dalam menetapkan keberhasilan untuk masuk ke dalam e-business, yaitu sebagai berikut :
- Faktor pertama adalah tingkat kesesuaian dan dukungan aktivitas e-business atas strategi

keseluruhan perusahaan.
- Faktor kedua adalah kemampuan untuk menjamin bahwa proses e-business memenuhi tiga

karakteristik kunci yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis apapun, yaitu :
- Validitas, Integritas, dan Privasi

6. Infrastruktur yang membentuk

 E-BUSINESS :

Kemajuan teknologi komunikasi dan jaringan, terutama internet, menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk e-business. Bagian ini memberikan pengantar atas gambaran umum konsep jaringan dan mendiskusikan strategis- strategis yang berkaitan dengan metode-metode alternatif yang dapat dipergunakan organisasi dalam mengimplementasikan e-business.

sumber:google.com

TUGAS 2

JENIS - JENIS SOFTWARE AKUNTANSI

1.Zahir Accounting

Zahir Accounting adalah software akuntansi keuangan terbaik, penuh inovasi yang sangat berbeda dengan software akuntansi lain. Zahir Accounting Software disebut ‘business management software’.

v KELEBIHAN DAN KELEMAHAN

1.      Zahir Accounting

Ø  Kelebihan

·         Mudah digunakan oleh non akuntan karena sudah disediakan formulir khusus untuk menginput semua transaksi umum dalam perusahaan seperti transaksi keluar atau masuk kas, pembelian, penjualan, piutang dan sebagainya.

·         Desain user interface menarik dan  udah dipahami karena struktur menu dan icon berupa gambar yang sederhana dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

·         Faktur dan laporan dapat didesain sesuai dengan keinginan dan kebutuhan perusahaan serta disertakan berbagai variabel data dan fungsi matematika yang dapat digunakan langsung.

·         Laporan dapat diemail dan diexport ke berbagai format. Mengirim laporan menggunakan email sangan   mudah, cukup membuka laporan yang diinginkan kemudian klik tombol Send Email. Zahir Accounting juga dapat mengexport data dengan tampilan yang sama persis dengan tampilan pada Zahir Accounting.

·         Menggunakan database client server sehingga menjadi lebih handal untuk menangani data besar, volume transaksi yang sangat tinggi dan tingkat keamanan data sangat tinggi.

·         Fasilitas dan kapasitas dapat dipilih sesuai kebutuhan sehingga kita cukup membeli paket yang paling murah kemudian memesan fasilitas tambahan sesuai dengan kebutuhan.

·         Berbagai grafik dan analisa bisnis interaktif yang tersedia dalam satu layar dan setiap grafik dapat diklik untuk dianalisis.

·         Laporan dapat diklik untuk melihat detail transaksi (audit atau drill down) pada neraca atau laporan  laba-rugi akan menampilkan buku besar per rekening. Jika mengklik nomor transaksi akan membuka kembali transaksi asli. Jika mengklik kanan mouse pada laporan keuangan akan menampilkan jurnal double entry.

·         Seluruh transaksi dapat diedit dan dihapus.

·         Memudahkan dalam pengambil keputusan bisnis karena dilengkapi berbagai analisa laporan keuangan perusahaan seperti analisa rasio, break even point analysis, berbagai grafik serte laporan interaktif yang menarik dan terintegrasi.

·         Memiliki berbagai opsi fasilitas advace seperti:

ü  Multi currency, multi price, multi discount.

ü  Serial number.

ü  Lot number dan expire date.

ü  Giro mundur.

ü  Sinkronisasi data antar cabang melalui internet dial-up.

ü  Predictive input (menginput transaksi berulang kali secara otomatis).

Ø  Kelemahan

·         Zahir Accounting tidak dapat secara otomatis menghitung biaya perjam, perburuh dan biaya lain dalam akuntansi biaya.

·         Pada Zahir edisi Flexy Money tidak tersedia fasilitas harga tetap, proyek dan departemen.

·         Zahir Accounting edisi pendidikan belum mendukung pengeditan (unposting) transaksi penjualan dan pembelian.

·         Tidak memberikan rekomendasi tentang kebutuhan perangkat yang dibutuhkan serta kompatibel dengan Zahir Pos.

·         Zahir Pos kurang cepat dan responsif khususnya pada saat menginput transaksi, membuka faktur, menginput produk dan mencetak faktur.

sumber:http://oniririhena.blogspot.com/2010/11/software-akuntansi-indonesia.html

2.SOFTWARE MYOB

MYOB LATAR BELAKANG Dewasa ini banyak ditawarkan Software Manajemen untuk perusahaan skala kecil menengah yang menawarkan bermacam features yang bertujuan untuk memantau kinerja perusahaan. Feature antara produk yang satu dan produk yang lainnya terkadang hampir sama, dalam arti satu produk mungkin memiliki feature A namun tidak memiliki feature B, sebalikanya produk yang lain memiliki feature A dan B namun tidak memiliki feature C. Demikian banyaknya merek produk yang ditawakan di pasar sehingga terkadang justru membingungkan calon pengguna. Tulisan berikut bertujuan untuk memberikan gambaran secara singkat bagaimana pengelolaan bisnis dengan mempergunakan produk software MYOB. Dalam pembahasannya, kami tidak akan membandingkannya dengan produk yang lain, namun akan lebih mengupas feature apa yang ada di dalam software MYOB dan feature apa yang tidak ada di dalam software tersebut. Dengan demikian diharapkan calon pengguna akan memperoleh gambaran kecocokan software MYOB apabila akan diterapkan dan diimplementasikan untuk membantu pengelolaan bisnis. JENIS PRODUK MYOB MYOB awalnya dikembangkan dan berasal dari Australia dan pada saat ini telah dipasarkan ke berbagai wilayah di dunia. MYOB untuk wilayah Asia berpusat di Malaysia dan melayani pasar Indonesia, Singapura, Philipina maupun Srilangka. Beberapa produk release terakhir yang dijual untuk wilayah Asia yang dapat digunakan untuk pengguna di Indonesia antara adalah: 1. MYOB Business Basic 2. MYOB Accounting versi 17 3. MYOB Premier versi 11 4. MYOB Retail Manager versi 7 Point 1,2 dan 3 merupakan software MYOB untuk pengelolaan administrasi backend, sedangkan point 4 digunakan untuk pengelolaan front end retail seperti toko, supermarket dan sejenisnya. Perbedaan utama features antar produk dapat digambarkan sebagai berikut: No Main Feature Business Basic Accounting 17 Premier 11 Retail Manager 1 Multi Currencies No No Yes No 2 Multi Warehouse No No Yes No 3 Multi Users No No Yes No 4 Retail Activities No No No Yes Dengan demikian sebelum memutuskan untuk membeli produk MYOB, pahamilah kebutuhan anda terlebih dahulu; apakah transaksi anda akan berkaitan dengan mata uang asing?, apakah anda akan menggunakan MYOB secara bersama-sama pada saat yang bersamaan? Apakah anda memerlukan pengelolaan item persediaan?. Dengan demikian diharapkan investasi pembelian software MYOB yang anda keluarkan tidaklah sia-sia. Pertimbangan utama adalah cost and benefit, artinya kenapa anda harus mengeluarkan investasi untuk membeli MYOB Retail Manager apabila bisnis anda hanya terkait dengan kegiatan jasa. MODULE MYOB Sebagai alat bantu pengelolaan bisnis MYOB memiliki feature yang dapat digunakan, gambaran secara singkat Modul yang dimiliki MYOB adalah sebagai berikut Account Modul ini digunakan untuk pengelolaan account-account perusahaan baik account rugi/laba maupun account neraca, pencatatan journal umum transaksi, dan pengelolaan budget perusahaan. . Banking Modul banking digunakan untuk mencatat pengeluaran dan penerimaan uang perusahaan yang tidak terkait dengan kegiatan pembelian dan penjualan. Contoh transaksi yang dibukukan melalui modul ini adalah pembayaran biaya listrik, biaya telepon, pembayaran uang kebersihan dan lainnya. Transaksi ini tidak terkait dengan kegiatan pembelian maupun penjualan. Disamping penggunaan di atas, di dalam module banking terdapat feature untuk pengelolaan rekonsiliasi bank serta feature bank register dan berisikan informasi mengenai penerimaan dan peneluaran bank yang dicatat oleh perusahaan. Sales Modul ini digunakan untuk memaintain transaksi yang berkaitan dengan penjualan yang dilakukan perusahaan. Penjualan perusahaan yang dapat dikelola, adalah baik penjualan yang tidak berkaitan dengan persediaan maupun penjualan yang berkaitan dengan jasa, sejak dari Penawaran (quotation), Order Penjualan (Sales Order) maupun Penagihannya. Atas transaksi Penagihan, lebih lanjut module ini dapat digunakan untuk memaintain piutang atas penjualan yang dilakukan. Time Billing Modul ini digunakan untuk mengelola kegiatan penjualan yang berkaitan dengan waktu. Contoh kegiatan yang bisa dikelola di dalam module ini antara lain adalah kegiatan seorang pengacara yang melakukan penagihan kepada client berdasarkan jam kerja yang dilakukannya, Pembelian Modul ini digunakan untuk memaintain transaksi yang berkaitan dengan pembelian yang dilakukan perusahaan. Pembelian perusahaan yang dapat dikelola, adalah baik pembelian yang tidak berkaitan dengan persediaan maupun penjualan yang berkaitan dengan jasa, sejak dari Penawaran (quotation), Order pembelian (Purchase Order), penerimaan barang maupun Penagihannya. Atas transaksi Penagihan, lebih lanjut module ini dapat digunakan untuk memaintain hutang atas penjualan yang dilakukan. Persediaan Modul persediaan digunakan untuk mengelola informasi mengenai item persediaan seperti jenis barang, informasi pembeliannya, informasi penjualannya, informasi asal barang (apabila barang tersebut merupakan barang rakitan) serta informasi lainnya yang berkaitan dengan persediaan. Module ini dapat digunakan pula untuk mengelola perpindahan persediaan (barang dagangan) dari lokasi yang satu ke lokasi yang lainnya. Fungsi lain yang ada di dalam module ini adalah pengelolaan perakitan barang dan datadata yang diperlukan untuk perhitungan fisik barang. Metode penilaian yang digunakan di dalam software MYOB adalah metode ”rata-rata tertimbang”. Card File Card file digunakan untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan seperti Supplier, Vendor, Karyawan maupun personal. Kartu-kartu ini akan terkait dan dapat dihubungan dengan penggunaan modul-modul lainnya di dalam MYOB. Contohnya; transaksi pembelian dilakukan kepada supplier A; dan informasi tentang Supplier A tersebut dikelola di dalam card file. LAPORAN Di dalam MYOB tersedia bermacam-macam laporan standar yang dapat digunakan untuk memantau kinerja perusahaan. Beberapa contoh laporan yang ada antara lain adalah: 1. Balance Sheet multi period; dimana akan ditampilkan laporan neraca untuk beberapa periode yang dipilih, dengan demikian dapat dilihat perubahan kinerja dari waktu ke waktu untuk keperluan analisis. 2. Sales Summary; laporan ini akan menampilkan gambaran penjualan yang dicapai oleh perusahaan untuk periode waktu yang dipilih; siapa customer yang dilayani oleh perusahaandimana dapat digunakandan Closed Invoice; berapa nilai invoice yang dibuat dan bagaimana status terakhirnya, apakah sudah closed ataukah masih dalam posisi terbuka. Disamping contoh report yang ada di atas, MYOB memiliki +/-200 laporan standar yang dapat digunakan untuk menilai kinerja bisnis dan dapat dengan mudah digunakan. HAL POSITIF / KEMUDAHAN YANG DAPAT DIPEROLEH Beberapa keunggulan yang ditawarkan apabila suatu bisnis dikelola dengan mempergunakan MYOB antara lain adalah: 1. Easy of use; MYOB menawarkan kemudahan dalam penggunaannya, artinya pengguna dapat mempergunakan MYOB walaupun yang bersangkutan tidak memiliki latar belakang pembukuan sama sekali. Kuncinya adalah setup dan implementasi yang baik. Hal tersulit dan yang paling penting dalam penerapan MYOB adalah pada saat proses setup, dimana proses bisnis yang ada di dalam perusahaan di otomatisasi dengan mempergunakan alat bantu MYOB, sehingga dalam pelaksanaan kesehariannya, pengguna hanya mengikuti proses bisnis yang telah disusun sebelumnya. 2. Accounting Power; Software MYOB telah cukup lama dikembangkan dan secara berkesinambungan mengeluarkan perbaikan release. Sehingga pengelolaan informasi dengan menggunakan software MYOB cukup dapat diandalkan. Sepanjang setup yang dilakukan telah dilakukan dengan baik dan benar, MYOB dapat mengeluarkan laporan yang dapat diandalkan. 3. Feature Job dan Category yang dapat digunakan untuk pengelolaan proyek serta departmentalisasi, sehingga dapat diperoleh laporan manajemen per proyek maupun per departmen yang berguna bagi manajemen untuk mengetahui kinerja dan sebagai dasar langkah perbaikan yang harus dilakukan. 4. Proses instalasi dan maintenance yang murah. Instalasi MYOB dapat dilakukan dengan mudah dan biasanya tidak dipungut biaya maintenance tahunan, artinya walaupun release terbaru telah dikeluarkan oleh MYOB, para pengguna release sebelumnya tetap masih dapat menggunakannya, dan apabila diperlukan bisa dilakukan pembelian upgrade dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pembelian baru. 5. Tenaga kerja yang mengetahui dan paham atau setidaknya mengetahui MYOB cukup banyak ditemui di pasar. Telah banyak berkembang lembaga pendidikan baik lembaga kursus maupun lembaga pendidikan tingkat universitas yang mengajarkan software MYOB sebagai bagian dari pelajaran Accounting. 6. Dapat digunakan untuk memantau 3 tahun periode pembukuan, artinya dalam kurun 3 tahun manajemen masih dapat melihat transaksi selama 3 tahun kebelakang tanpa perlu melakukan proses tutup buku. 7. Nilai investasi yang relatif murah. Harga produk termahal adalah kurang dari USD 1.000,- (diluar training dan implementasi). Kuncinya adalah pelaksanaan setup dan implementasi. Pilihlah perusahaan yang memiliki tenaga yang telah memiliki pengalaman dalam melakukan implementasi MYOB. Lebih banyak perusahaan yang telah diimplementasikannya; tentunya lebih banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari pengalaman konsultan tersebut. 8. Jangka waktu implementasi yang relatif cepat. Sepanjang data untuk keperluan implementasi seperti data detail neraca dan rugi laba dapat anda siapkan dengan cepat; maka implementasi MYOB akan dapat diselesaikan dengan cepat pula. KELEMAHAN MYOB 1. Database MYOB merupakan database yang dikunci, artinya pengguna tidak dapat melakukan modifikasi laporan, modifikasi field di MYOB, sehingga customization apabila diperlukan relatif sulit dipenuhi oleh MYOB. 2. MYOB merupakan software buatan luar negeri sehingga tidak ada feature perpajakan di dalamnya. Pembuatan laporan yang berkaitan dengan perpajakan seperti form pelaporan PPN dan lainnya tidak tersedia di dalam MYOB dan harus dikelola di luar software MYOB. 3. Tidak ada module fixed assets, sehingga apabila perusahaan memerlukan modul untuk mengelola assets yang dimiliki maka tidak dapat dipenuhi oleh MYOB. Contoh bidang usaha yang memerlukan antara lain adalah persewaan genset yang memerlukan pengelolaan keberadaan lokasi, maintenance, jenis barang dan lainnya. 4. Kelemahan Multi Warehouse yang mengakibatkan pengelolaan atas barang konsinyasi relatif sulit dikelola di dalam MYOB. 5. MYOB tidak dapat digunakan untuk mengelola perusahaan dengan multi company, artinya laporan konsolidasi tidak dapat diharapkan dapat dibuat dengan menggunakan MYOB.

sumber:http://tommyimut.blogspot.com/2009/12/tentang-myob-serta-kelemahan-dan.html

TUGAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 1.Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan suatu kerangka pengkordinasian sumber daya (data, meterials, equipment, suppliers, personal, and funds) untuk mengkonversi input berupa data ekonomik menjadi keluaran berupa informasi keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan suatu entitas dan menyediakan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 2.SIA adalah Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan suatu kerangka pengkordinasian sumber daya (data, meterials, equipment, suppliers, personal, and funds) untuk mengkonversi input berupa data ekonomik menjadi keluaran berupa informasi keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan suatu entitas dan menyediakan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. *SIM adalah didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan yang serupa. Informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus dan output dari simulasi matematika. Informasi digunakan oleh pengelola maupun staf lainnya pada saat mereka membuat keputusan untuk memecahkan masalah (Mc. Leod, 1995). *SISTEM INFORMASI KEUANGAN adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. *SISTEM INFORMASI PEMASARAN adalah kegiatan peseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan pendistribusian promosi dan penentuan harga barang jasa dan gagasan. *DSS merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer (termasuk sistem berbasis pengetahuan (manajemen pengetahuan). Sistem informasi sangat penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan . Dimana system informasi mempunyai tujuan untuk mendukung sebuah aplikasi Decision Support System (DSS) yang telah dikembangkan pada tahun 1970. Keefektifan dalam mengembangkan DSS diperlukan suatu pemahaman tentang bagaimana system informasi ini dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga DSS ini dapat membantu seorang manajer dalam meningkatkan kinerjanya dalam mengambil suatu keputusan. 3.Siklus akuntansi merupakan suatu proses penyediaan laporan keuangan organisasi suatu periode akuntansi tertentu. Siklus akuntansi terbagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan selama periode tersebut, bersumber dari transaksi atau kejadian selanjutnya dimulailah siklus akuntansi mulai dari penjurnalan transaksi atau kejadian, pemindahbukuan ke dalam buku besar, dan penyiapan laporan keuangan pada akhir periode. Pekerjaan yang dilakukan pada akhir periode termasuk mempersiapkan akun untuk mencatat transaksi-transaksi pada periode selanjutnya. Banyaknya langkah yang harus dilakukan pada akhir periode secara tidak langsung menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan dilakukan pada bagian akhir. Walaupun demikian, pencatatan dan pemindahbukuan selama periode tersebut membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan pekerjaan di akhir periode. Sekali lagi siklus akuntansi merupakan serangkaian prosedur kegiatan akuntansi dalam suatu periode, mulai dari pencatatan transaksi pertama sampai dengan penyusunan laporan keuangan dan penutupan pembukuan secara keseluruhan, dan siap untuk pencatatan transaksi periode selanjutnya. Alur proses siklus akuntansi dapat dikelompokkan dalam tiga tahap, yaitu: Tahap-tahap dalam Siklus Akuntansi

Seperti telah dijelaskan di atas, siklus akuntansi merupakan serangkaian prosedur Pengertian dan contoh kegiatan akuntansi dalam suatu periode» mulai dari pencatatan transaksi pertama sampai kegiatan akuntan dengan penyusunan laporan keuangan dan penutupan pembukuan secara keseluruhan, sena persiapan untuk pencatatan transaksi periode selanjutnya. Siklus akuntansi dapat dikelompokkan dalam tiga tahap» yaitu; a. Tahap Pencatatan ; Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran bukti transaksi serta bukti pencatatan. Kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal. Memindahbukukan (posting) diri jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar. b. Tahap Pengikhtisaran ; Penyusunan neraca sakio (trial balance) berdasarkan akun akun buku besar. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian (adjusting entries). Penyusunan kertas kerja (work sheet) atau neraca lajur). Pembuatan ayat Jurnal penutup (closing entries). c. Tahap Pelaporan ; laporan Surplus Oefrsit. Laporan Arus Kas. Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan. Demikianlah beberapa hal mengenai pengertian siklus akuntansi pendidikan, Alur Proses Siklus Akuntansi Pendidikan, dan Tahapan Siklus Akuntansi Pendidikan. 4.SIKLUS AKUNTANSI PERUSAHAAN DI BIDANG PERDAGANGAN

Karena setiap industri menghadapi peristiwa yang berbeda-beda, maka tidak ada seperangkat siklus pemrosesan transaksi standar. Tetapi, siklus berikut sering kita jumpai pada setiap perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Berikut alur siklus Sistem Informasi Akuntansi pada suatu perusahaan. Siklus-Siklus Pemrosesan Transaksi Sistem Informasi Akuntansi meliputi beragam aktivitas yang berkaitan dengan siklus-siklus pemrosesan transaksi perusahaan, yaitu : 1.Siklus pendapatan. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa ke entitas-entitas lain dan pengumpulan pembayaran-pembayaran yang berkaitan. 2.Siklus pengluaran. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan barang dan jasa dari entitas-entitas lain dan pelunasan kewajiban-kewajiban yang berkaitan. 3.Siklus produksi . Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pengubahan sumberdaya menjadi barang dan jasa. 4.Siklus keuangan . Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan peroleh dan manajemen dana-dana modal, termasuk kas. sumber : google.com http://datakuliah.blogspot.com/2009/11/siklus-pemrosesan-transaksi-sia-arus.html

KETAHANAN NASIONAL

Tulisan 6

BAB I.

PENDAHULUAN

Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Dalam perjuangan mencapai cita-cita/tujuan nasionalnya bangsa Indonesia tidak terhindar dari berbagai ancaman-ancaman yang kadang-kadang membahayakan keselamatannya. Cara agar dapat menghadapi ancaman-ancaman tersebut, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional.

Kondisi atau situasi dan juga bisa dikatakan sikon bangsa kita ini selalu berubah-ubah tidak statik. Ancaman yang dihadapi juga tidak sama, baik jenisnya maupun besarnya. Karena itu ketahanan nasional harus selalu dibina dan ditingkatkan, sesuai dengan kondisi serta ancaman yang akan dihadapi. Dan inilah yang disebut dengan sifat dinamika pada ketahanan nasional.
Kata ketahanan nasional telah sering kita dengar disurat kabar atau sumber-sumber lainnya. Mungkin juga kita sudah memperoleh gambarannya.

Untuk mengetahui ketahanan nasional, sebelumnya kita sudah tau arti dari wawasan nusantara. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik yang dimiliki suatu bangsa, yang didalamnya terkandung keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional.

Kekuatan ini diperlukan untuk mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang langsung atau tidak langsung akan membahayakan kesatuan, keberadaan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bisa jadi ancaman-ancaman tersebut dari dalam ataupun dari luar.

BAB II.

KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

1. Perkembangan Ketahanan Nasional

Dewasa ini istilah ketahanan nasional sudah dikenal diseluruh Indonesia. Dapat dikatakan bahwa istilah itu telah menjadi milik nasianal. Ketahanan Nasional baru dikenal sejak permulaan tahun 60 an. Pada saat itu istilah itu belum diberi devenisi tertentu. Disamping itu belum pula disusun konsepsi yang lengkap menyeluruh tentang ketahanan nasional. Istilah ketahanan nasional pada waktu itu dipakai dalam rangka pembahasan masalah pembinaan ter itorial atau masalah pertahanan keamanan pada umumnya.

Walaupun banyak instansi maupun perorangan pada waktu itu menggunakan istilah ketahanan nasional, namun lembaga yang secara serius dan terus-menerus mempelajari dan membahas masalah ketahanan nasional adalah lembaga pertahanan nasional atau lemhanas. Sejak Lemhanas didirikan pada tahun 1965, maka masalah ketahanan nasional selalu memperoleh perhatian yang besar.

Sejak mulai dengan membahas masalah ketahanan nasional sampai sekarang, telah dihasilkan tiga konsepsi.Pengertian atau devenisi pertama Lemhanas, yang disebut dalam konsep 1968 adalah sebagai berikut :

Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala kekuatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup Negara dan bangsa Indonesia.

Pengertian kedua dari Lemhanas yang disebut dalam ketahanan nasional konsepsi tahun 1969 merupakan penyempurnaan dari konspsi pertama yaitu :

Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk memperkembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup Negara Indonesia.

Ketahanan nasional merupakan kodisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguahan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional,didalam menghadapi didalam menghadapi dan mengisi segala tantangan, ancaman ,hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas,identitas , kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar perjuangan nasional.

Apabila kita bandingkan dengan yang terdahulu, maka akan tampak perbedaan antara lain seperti berikut :

a. Perumusan 1972 bersifat universal, dalam arti bahwa rumusan tersebut dapat diterapkan dinegara-negara lain, terutama di Negara-negara yang sedang berkembang.
b. Tidak lagi diusahakan adanya suatu devenisi, sebagai gantinya dirumuskan apa yang dimaksud kan dengan istilah ketahanan nasional.

c. Jika dahulu ketahanan nasional di identikkan dengan keuletan dan daya tahan , maka ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamis yang berisikan keuletan dan ketangguhan, yang berarti bahwa kondisi itu dapat berubah.

d. Secara lengkap dicantumkan tantangan, ancaman , hambatan, serta ganguan.
e. Kelangsungan hidup lebih diperinci menjadi integritas, identitas, dan kelangsungan hidup.
Dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Jendral Suharto di depan siding DPR tanggal 16 Agustus 1975, dikatakan bahwa ketahanan nsional adalah tingkat keadaan dan keuletan dan ketangguhan bahwa Indonesia dalam menghimpun dan mengarahkan kesungguhan kemampuan nasional yang ada sehingga merupakan kekuatan nasional yang mampu dan sanggup menghadapi setiap ancaman d an tantangan terhadap keutuhanan maupun kepribadian bangsa dan mempertahankan kehidupan dabn kelangsungan cita-citanya.

Karena keadaan selalu berkembang serta bahaya dan tantangan selalu berubah, maka ketahanan nasional itu juga harus dikembangkan dan dibina agar memadai dengan perkembangan keadaan. Karena itu ketahanan nasional itu bersift dinamis, bukan statis.

Ikhtiar untuk mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh ini bukanlah hl baru bagi kita. Tetapiu pembinaan dan peningkatannya sesuai dengan kebutuhan kemampuan dan fasililitas yang tersedi pula.
Pembinaan ketahanan nasional kita dilakukan dipelgai bidang : ideology , poluitik, ekonomi , sosial budaya dan hankam, baik secara serempak maupun menurut prioritas kebutuhan kita.

2. Perwujudan Ketahanan Nasional Indonesia dalan Trigarta
Untuk memberi gambaran umum tentang Indonesia, marilah kita membahasas dahulu dar segi aspek-aspek alamiah atau Trigatra dengan mulai meninjau :

a.       Aspek lokasi dan posisi Geografis Wilayah Indonesia

Jikalau kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia, maka akan nampak jelas bahwa wilayah Negara tersebut merupakan suatu kepulauan, yang menurut wujud kedalam, terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau didalamnya. Yang dalam bahasa asing bisa disebut sebagai suatu archipelago kelvar, kepulauan itu merupakan suatu archipelago yang terletak antara benua Asia disebelah utara dan benua Australia disebelah selatan serta samudra Indonesia disebelah barat dan samudra pasifik disebelah timr.

Berhubungan letak geografis antara dua benua dan samudra yang penting itu, maka dikatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan geograpis ditengah tengah jalan lalu lintas silang dunia. Karena kedudukannya yagn strategis itu, dipandang dari tiga segi kesejahtraan dibidang politik, ekonomi dan sosial budaya Indonesia telah banyak mengalami pertemuan dengan pengaruh pihak asing (akulturasi).
Menurut catatan Indonesia terdiri dari wilayah lautan dengan 13.667 pulau besar dan kecil, diperkirakan 3.000 pulau diantaranya yang dialami penduduk.
Luas pulau-pulau diperkirakn 735.000 mil persegi, sedangkn luas perairannya ditaksir 3 sampai 4 kali luas tanah (pulau-pulau). Jarak antara ujung barat sampai ujung timur adalah kira-kira 3.200 mil, secara geografis kepulauan Indonesia dapat dibagi 4 kelompok pulau-pulau ialah :

1) Sunda besar yang terdiri dari pulau sumtra, jawa , kalimntan , dan sulwesi.
2) Sunda kecil yang dikenal sebagai nusa tenggara.

3) Maluku, yang terdiri dari pulau-pulau diantara Sulawesi dan Irian Jaya.
4) Irian jaya.

b.      Aspek Keadaan dan Sumber-sumber Kekayaaan Alam
Telah dijelaskan, bahwa sumber-sumber alam terdapat diatmosfir ,dipermukaan bumi temasuk laut dn perairan dan didalam bumi. Karena itu sumber-sumbe alam sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas apalagi dimna Indonesia terkenal sebagai Negara yang mempunyai sumber-sumber alam yang dapat dikatakan berlimpah-limpah.
Sebagai gambaran umum, disini dibatasi pada sumber-sumber alam termasuk : sumber-sumber pelican atau mineral : sumber-sumber nabati atau flora dan sumber-sumber hewani atau fauna.
Untuk memulai dengan sumber-sumber pelican atau mineral dapat diutarakan, bahwa Indonesia mempunyai sumber-sumber mineral yang meliputi bahan-bahan galian, biji-bijian maupun bahan-bahan galian industri disamping sumber-sumber tenaga lain.
Perihal sumber nabati atau flora dapat dikemukakan bahwa di Indonesia telah ditemukan kira-kira 4000 jenis pohon-pohonan, kira-kira 1500 jenis paku-pakuan, dan kira-kira 5000 jenis anggrek. Adapula yang mengatakan (van stenis) bahwa disini terdapat 25000 jenis tumbuh-tumbuhan (angiospermas) dan jenis tumbuh-tumbuhan paku-pakuan (pteridopit). Diantara tumbuh-tumbuhan itu, yang memang berasal dari Inodonesia ada, tetapi adapula yang dimasukkan ke Indonesia dari luar.

      Aspek Penduduk

sebagai gambaran umum mengenai penduduk di dindonesia akan dijelaskan soal-soal seperti berikut jumlah serta pembatasan penduduk distribusi secara geografis diseluruh Indonesia dan sebagai akibat sehubungan dengan pertambangan serta penyebaran dan komposisi penduduk.

Perihal jumlah serta pertambangan penduduk dapat diutarakan, bahwa menurut dugaan, wabah-wabah penyakit, kerusakan pohon,jumlah kematian yagn tinggi yang disertai dengan gangguan ketertiban dan keamanan umum, dalam abad XVIII, telah banyak menekan jumlah dan perkembangan penduduk, sehingga jumlah penduduk di jawa-madura diperkirakan hanya mencapai 5.000.000 jiwa, pada waktu itu. Bahan-bahan tentang keadaan penduduk diluar Jawa-Madura belum dikenal waktu itu, namun disanapun diduga jumlahanya ditekan ole keadaan-keadaan seperti tersebut diatas.

3. Perwujudan Tannas Indonesia Dalam Pancagatra

I. Ketahanan Nasional Dalam Bidang Ideologi adalah sebagai berikut
a. agar Pancasila dapat dihayati dan diamalkan secara baik maka ditetapkan oleh MPR RI ketetapan no II/MPR/1983 tanggal 22 Maret 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P4) atau yang kita kenal dengan eka prasetia pancakarsa yang artinya monoloyalitas/satu kesatuan terhadap lima kehendak

b. pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila tidak merupakan tafsir pancasila sebagai dasar negara.

c. P4 merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia.

d. Pancasila telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam UUD. 1945

e. Untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara dan warga masyarakat.II. Ketahanan Nasional Dalam Bidang Politik

a. tingkat ketahanan nasional dibidang politik ditentukan oleh kemampuan sistem politik yang dianut dalam menanggulangi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ditujukan kepada kehidupan politik bangsa Indonesia

b. sistem demokrasi liberal, sistem pemerintahan yang relatif stabil dapat
bertahan selama bertahun-tahun, akan tetapi tidak menghasilkan pemerintahan yang stabil.

c. dekrit Presiden pada tang 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945 akan tetapi didalam kenyataannya kita melaksanakan demokrasi terpimpin yang mendekatkan “kediktatoran” hal ini bertentangan dengan jiwa pancasila.

d. Pada pemerintahan orde baru (sejak 1966) kita melaksanakan UUD kenegaraan tahun 1968 Presiden RI menjelaskan tentang demokrasi Pancasila yang hukum dasar telah diatur dalam UUD 1945.

III. Ketahanan Nasional di Bidang Ekonomi
Dalam melaksanakan kegiatan perekonomian negara kita pernah
Melaksanakan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi terpimpin dengan deklarasi ekonomi. Akan tetapi kedua sistem ekonomi tersebut tidak mencapai sasaran karena kedua-duanya tidak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Setelah sistem pemerintahan orde baru kita memakai sistem ekonomi pancasila. Pembangunan ekonomi yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Pembangunan itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan.
b. cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

c. bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
d. Sumber-sumber keuangan dan kekayaan negara digunakan dengan permufakatn lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaan ada pada lembaga lembaga tertentu.

e. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan dipekerjakan dan penghidupan yang layak.
f. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

g. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

                                                                               

                                                                               BAB III

KESIMPULAN

1. Ketahanan nasional adalah : kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan,serta gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara

2.  Perkembangan dan asas-asas konsepsi ketahanan nasional Indonesia.

i. Perjuangan dan kemampuan bangsa Indonesia
ii. Perkembangan konsepsi ketahanan nasional
iii. Asas-asas dan kebijaksanaan umum.
3. Perwujudan nasional dalam pancagatra
i. Ketahanan nasional dibidang ideologi,
ii. Ketahanan nasional dibidang politik,
iii. Ketahanan nasional dibidang ekonomi,
iv. Ketahanan nasional dibidang sosbud,
v. Ketahanan nasional dibidang pertahanan keamanan

Ketahanan nasional dianalisis berdasarkan pembidangan kehidupan nasional. Bangsa Indonesia membagi kehidupannya secara global kedalam delapan gatra. Trigatra mencakup unsur-unsur alam yang terdiri atas kondisi geografis negara, kekayaan alam, dan keadaan serta kemampuan penduduk. Aspek pancagatra mencakup unsur-unsur sosial yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam.

SUMBER : http://www.tugaskuliah.info/2010/03/makalah-ketahanan-nasional-pendidikan.html

WAWASAN NUSANTARA (MASYARAKAT INDONESIA)

TULISAN 4 

WAWASAN NUSANTARA 2

1.Pendahuluan

Tylla Subijantoro, mahasiswi S-2 ilmu hukum Universitas New Delhi, India, tiba-tiba mencuri perhatian. Pertanyaannya kepada Presiden Yudhoyono saat kunjungan ke India konon membuat beliau marah. Pasalnya dia membanding-bandingkan keadaan di Indonesia saat ini dengan keadaan dan kemajuan yang dicapai negara lain. (Gatra No. 6/Senin, 19 Desember 2005. Berkaitan dengan hal itu Presiden menegaskan bahwa warga negara Indonesia perlu untuk belajar menghargai bangsa sendiri.

Bila kita coba renungkan, penegasan Presiden RI tentang perlunya kita membanggakan karya bangsa sendiri tampaknya masih sulit untuk dipahami. Apakah yang dimaksud adalah kita coba menggali nilai-nilai luhur yang pernah ada atau mencari konsep kebangsaan yang sudah dianggap usang?

Dalam tataran praktis, rasanya sulit untuk tidak mendebat pandangan Presiden tersebut. Dengan kemudahan mendapatkan informasi tentang perkembangan negara lain, buruknya keadaan Indonesia di segala bidang merupakan fakta yang telah berbicara apa adanya.

Globalisasi yang identik dengan pasar terbuka (open market) dan semangat persaingan (competition) membuat Indonesia yang masih dalam transisi demokrasi kehilangan jati dirinya. Katup-katup pengaman sosial tampaknya tidak bekerja dengan baik karena memang tidak mudah untuk mengelola perubahan yang sangat cepat. Itulah salah satu karakteristik dari revolusi teknologi informasi.
Secara normatif, himbauan Presiden tersebut adalah ungkapan keprihatinan akan kemunduran rasa kebangsaan akibat kegagalan rejim Orde Baru dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

Lalu timbul pertanyaan, apakah yang harus dilakukan untuk mematuhi himbauan pemimpin negara tersebut? Masih bisakah kita mengangkat nilai-nilai luhur yang selama masa Orde Baru disakralkan dan akhirnya kita campakkan begitu saja karena telah diselewengkan?
Masih dapatkah kita berdamai dengan masa lalu dan secara jernih melihat persoalan bahwa yang menjadi penyebab terpuruknya bangsa Indonesia sebenarnya adalah pemimpinnya sendiri yang memanipulasi norma atau nilai-nilai yang ada untuk kepentingannya atau kelompoknya? Masih dapatkah kita menggali nilai-nilai luhur bangsa yang bisa kita jadikan pegangan untuk membangun Indonesia?

Tulisan ini mencoba melakukan refleksi tentang himbauan Presiden tersebut dengan mengambil satu gagasan besar founding fatheryaitu konsepsi Wawasan Nusantara.

Penulis berargumen bahwa konsepsi Wawasan Nusantara masih relevan untuk membangun nasionalisme bangsa untuk berhadapan dengan masyarakat dunia. Bila sederet pertanyaan diatas dielaborasi, akan terlihat bahwa nilai-nilai kebangsaan yang pernah mendominasi wacana kehidupan masyarakat Indonesia sejatinya masih dapat diwacanakan.

2. Wawasan Nusantara dan jati diri bangsa Indonesia

Perdana Menteri Djuanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957 melalui sautu deklarasi memperkenalkan konsep Wawasan Nusantara, yang menetapkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan.

Selanjutnya, melalui konsep yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Juanda, ide "negara kepulauan" mendapatkan pengakuan internasional. Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nation Convention on Law of the Sea) memasukkan konsep archipelagic state sebagai konsep hukum internasional (Brownlie, 1995). Hal ini merupakan tonggak penting dalam sejarah perjuangan Indonesia dalam menjadikan konsepsi Wawasan Nusantara sebagai perwujudan dari negara kepulauan Indonesia.

Perjuangan Perdana Menteri Djuanda ini, dilanjutkan oleh Menteri Luar Mochtar Kusumaatmadja yang mampu mengartikulasikan konsepsi Wawasan Nusantara sebagai prinsip-prinsip dasar yang dapat mempersatukan Negara RI. Melalui konsepsi Wawasan Nusantara ini, pamor Indonesia meningkat karena konsepsi ini merupakan salah satu terobosan penting khususnya dalam hukum internasional.

Sebagaimana diketahui, Indonesia memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara sebagai argumen untuk mempersatukan pulau-pulau yang tersebar dari ujung Sumatera sampai Irian Jaya (Papua).

Hanya dengan konsep penetapan batas laut wilayah sejauh 12 mil saja akan membuat adanya bagian laut bebas didalam pulau-pulau Indonesia yang dapat diinterpretasikan sebagai laut bebas.

Dengan konsepsi negara kepulauan maka kelemahan itu berhasil ditutupi. Semua laut dalam di antara pulau-pulau atau di tengah kepulauan Indonesia sudah tidak dihitung lagi sebagai laut internasional, tetapi sebagai laut pedalaman yang termasuk sebagai kawasan laut territorial dari suatu negara kepulauan.

Konsepsi politik kewilayahan ini dimulai dengan UU. No. 4/Prp/1960 yang dalam Konferensi Hukum Laut III terus diperjuangkan dan berujung pada penerimaan UNCLOS 1982 pada 10 Desember 1982.

Pemerintah Indonesia sendiri tak perlu menunggu waktu yang terlalu lama untuk meratifikasi Konvensi tersebut melalui UU No. 17 tahun 1984. Disamping itu 

mengenai garis batas Indonesia, baik laut wilayah, landas kontinen, maupun zona ekonomi eksklusif juga telah dapat diselesaikan pada era Menlu Mochtar Kusumaatmadja.

Lebih kurang sejak tahun 1969 sampai tahun 1982 ada sekitar 18 persetujuan menyangkut batas dengan negara lain berhasil ditandatangani.

Apabila kita hendak bernostalgia, Wawasan Nusantara sebagai suatu tatanan nilai pemersatu bangsa, lahir sejalan dengan tumbuhnya bangsa Indonesia. Secara geografis posisi Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudera menjadi suatu mozaik yang utuh apabila diberi kerangka konsepsi Wawasan Nusantara.

Pada masa dasawarsa 1980-an ,tidak ada yang dapat membantah kebesaran Indonesia apabila dipandang sebagai satu kesatuan dalam Wawasan Nusantara. Indonesia bukan hanya pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian ataupun Bali semata-mata. Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai arti strategis secara geopolitis baik di kawasan regional maupun internasional.

Meskipun demikian, dapat diperdebatkan bahwa kepemimpinan mantan Presiden Soeharto yang otoritarian mempunyai pengaruh besar kepada penerimaan Wawasan Nusantara sebagai alat pemersatu bangsa. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dengan menerima konsepsi ini sebenarnya tidak mengakar kuat.

Alasannya adalah karena adanya dominasi salah satu suku terhadap suku-suku lain. Dalih persatuan dan kesatuan yang dianggap "Jawa sentris" ini akhirnya menumbuhkan api dalam sekam yang melemahkan jati diri bangsa Indonesia.

Ide "nation building" yang dicita-citakan melalui Pancasila akhirnya mengalami dekadensi nilai, seiring dengan perubahan geopolitis dan perkembangan teknologi informasi. Sehingga banyak pihak yang mengambil kesimpulan bahwa di era globalisasi sekarang ini, nilai-nilai luhur bangsa seperti Wawasan Nusantara tersebut tidak dapat membawa Indonesia keluar dari keterpurukan.

Pada awal era reformasi tahun 1998, semua pihak berlomba-lomba berbalik menyerang nilai-nilai yang ada dianggap ?“sakral?” pada masa Orde Baru. Padahal sebagian dari orang-orang tersebut adalah mereka yang paling menikmati hasil pembangunan pada Orde Baru dan bahkan pendukung kuat nilai-nilai tersebut. Akhirnya konsepsi Wawasan Nusantara pun tak luput menjadi salah satu kambing hitam kegagalan Orde Baru.
Keadaan ini dilukiskan oleh filsuf Thoreau yaitu ketika ada sekelompok orang-orang di saat Revolusi Amerika, yang seraya mencela tindakan dan kebijakan pemerintah terdahulu, telah mengambil keuntungan dari keadaan tersebut untuk lepas dari dosa masa lalunya. (Downs, Robert B, 1970)

3. Globalisasi dan Dis-orientasi Bangsa Indonesia

Runtuhnya Uni Sovyet dan negara sosialis lainnya membawa perubahan drastis dalam tatanan politik. Perang dingin yang ditandai dengan persaingan blok Barat-Timur berganti dengan menguatnya hegemoni Amerika Serikat dengan tindakan unilateralisme.

Kondisi global ini mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan di Indonesia. Setelah proses reformasi yang dimulai tahun 1998, peran blok netral melalui politik luar negeri yang bebas dan aktif kehilangan perspektif. Disisi lain ancaman komunisme tidak dapat lagi dijadikan tameng untuk mempertahankan status quo bagi rejim lama yang ingin berkuasa selama mungkin.

Ancaman komunisme tidak lagi menjadi momok yang dapat dijual untuk menindas lawan politik. Dengan sendirinya ide demokrasi Pancasila dengan kelima silanya tidak lagi dihadapkan dengan ideologi komunisme tetapi sudah berhadapan langsung dengan ide demokrasi itu sendiri.

Globalisasi yang ditandai dengan kemudahan memperoleh informasi global secara real time membuat jargon "demokrasi Pancasila" menjadi kehilangan pamor apabila disandingkan dengan demokrasi gaya "Barat" (liberalisme) yang dipahami sebagai nilai demokrasi yang universal termasuk oleh negara-negara yang dulunya disebut negara komunis.

Rejim Soeharto yang berdalih bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang khas Indonesia menjadi kehilangan legitimasinya. Rakyat tidak mungkin lagi disodori ide demokrasi yang "unik" tetapi kenyataaannya dirancang hanya untuk melegitimasi suatu rejim. Rakyat ingin demokrasi di negara-negara bekas komunis seperti yang digambarkan oleh berbagai mass media.

Yang terjadi adalah kebebasan yang mengalir deras bagaikan air bah yang cenderung menjadi euphoria. Euphoria yang berkembang mengatakan bahwa demokrasi adalah kebebasan. Ini menjadi mantera sakti yang didengungkan dan dipahami masyarakat awam. Atas nama keinginan publik, entah publik yang mana, seringkali menjadi resep sakti untuk bertindak anarkis.

Ibarat kuda yang keluar dari kandang dan dikendalikan oleh penunggang yang memang belum pernah naik kuda. Suatu paduan yang sangat berbahaya, penuh kekuatan tapi tidak terkendali. Membabi buta menuntut kebebasan dari pemerintah. Bebas tanpa peraturan. Aturan adalah kebebasan.

Apapun yang terlihat sebagai perwujudan dari kebebasan dijadikan orientasi untuk menggambarkan demokrasi. Ungkapan "sekarang ini zaman demokrasi bung!" adalah makanan sehari-hari.

Tidak sulit untuk menunjukkan bukti bahwa kebebasan dengan kepentingan yang beraneka ragam itu saling berbenturan dan memakan korban. Ditambah dengan intrik-intrik yang dipelopori oleh petualang politik, maka harga demokrasi menjadi suatu hadiah yang teramat mahal untuk sebuah kebebasan.

Lambat laun, bangsa Indonesia semakin kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang beradab. Keramahtamahan yang menjadi ciri kepribadian yang khas Indonesia tidak lagi bias dibanggakan.

Fenomena ini mengarah kepada menguatnya kepentingan kelompok diatas kepentingan bangsa. Kelompok kelompok masyarakat mulai dari rakyat biasa, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, kelompok agama, golongan dan lain sebagainya terbiasa dan cenderung berfikir untuk kelompok atau golongannya tanpa memperhatikan kepentingan yang lebih besar.

Lebih jauh lagi, sudah sulit menemukan pemimpin yang berpandangan sebagai negarawan. Kita sudah lupa bahwa bangsa Indonesia itu adalah negara kesatuan yang mempunyai falsafah Pancasila.

Seiring dengan kondisi politik global, isu terorisme menjadi salah satu masalah besar yang menambah buruknya citra Indonesia dan yang pasti mengganggu stabilitas keamanan dan perekonomian Indonesia.

Yang lebih memprihatinkan, sehubungan dengan isu terorisme, sejak beberapa tahun belakangan ini, rasa saling mencurigai diantara sesama komponen masyarakat semakin meningkat. Pemerintah dihadapkan kepada keadaan yang dilematis. Akhirnya upaya untuk meminimalisir aksi terorisme ini dilakukan dengan hati-hati karena akar permasalahannya begitu kompleks dan sensitif.

Hasil amandemen UUD 1945 yang tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila tampaknya masih perlu dijabarkan dalam tatanan praktis kehidupan masyarakat. Masih ada kelompok masyarakat yang menganut pandangan yang berbeda dengan falsafah Negara. Mereka berpandangan bahwa jati diri Indonesia bukan negara kesatuan dan bukan negara yang berlandaskan Pancasila.

Perbedaan yang mendasar ini apabila tidak dapat diakomodasikan membuat ancaman disintegrasi bukan suatu ilusi belaka. Keadaan bangsa Indonesia sekarang ini seperti kehilangan orientasi. Reformasi 1998 dapat dipandang sebagai tsunami politik yang membawa duka sekaligus harapan akan berubahnya masa depan bangsa.

Paska masa transisi selama lebih kurang delapan tahun merupakan saatnya untuk belajar dari kegagalan dalam penanganan krisis. Saatnya kita duduk tenang dan bersama-sama merumuskan kembali jati diri bangsa Indonesia.

4. Revitalisasi Wawasan Nusantara

Sebagai suatu nilai dasar, sebagaimana dikatakan oleh pakar ketahanan nasional, Sayidiman Suryohadiprojo, Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap eksistensi dirinya di tengah-tengah masyarakat internasional.

Secara prinsip, Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila. Sedangkan keanekaragaman ras, suku, agama, dan bahasa daerah merupakan khasanah budaya yang dapat menjadi unsur pemersatu bangsa.

Posisi strategis Indonesia dan kekayaan alam tidak hanya kiasan yang semu tetapi suatu modal untuk memotivasi bangsa untuk bangkit kembali. Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu, jangan terbuai dengan kekayaan alam semata tetapi perlu mengkombinasikan kekayaan alam dengan etos kerja keras.

Pemahaman ini membawa konsekuensi bahwa pembangunan dan kerjasama internasional yang dijalin perlu dilihat secara komprehensif dari berbagai aspek terkait (poleksosbud-hankam). Jadi tidak semata-mata penekanan kepada pertimbangan ekonomis.

Sebenarnya modal politik untuk merevitalisasi Wawasan Nusantara telah dirintis oleh pemerintah sebelumnya. Namun pengakuan internasional terhadap status Indonesia sebagai negara kepulauan ini perlu disikapi bukan sebagai pencapaian puncak perjuangan, melainkan lebih sebagai point of departure untuk memaksimalkan potensi kelautan.

Pemahaman ini membawa implikasi diperlukannya perumusan kebijakan kelautan nasional secara terpadu sebagai penjabaran lebih lanjut dari konsepsi kewilayahan nusantara. Dari aspek peraturan perundangan, sejauh ini telah memadai dengan adanya sejumlah peraturan perundangan-undangan nasional di bidang kelautan & perikanan.

Diantaranya UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen dan peraturan pendukungnya di bidang eksplorasi migas, UU No. 5 tahun 1985 tentang ZEE Indonesia beserta peraturan pendukungnya di bidang perikanan, serta UU No. 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia.

Disamping ketentuan perundangan-perundangan tersebut, Pemerintah pada 28 Juni 2002 secara serentak juga telah menerbitkan tiga Peraturan Pemerintah (PP), masing-masing tentang hak lintas damai (PP No. 36 Tahun 2002), hak alur laut kepulauan Indonesia - disingkat sebagai ALKI (PP No. 37 Tahun 2002) serta penentuan daftar koordinat geografis titik-titik terluar nusantara (PP No. 38 tahun 2002).
Peraturan perundangan terakhir ini bahkan memiliki arti yang penting karena memperkuat konsepsi kewilayahan sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan (Indonesia).

4.1 Pasal 25 UUD 1945

Secara konstitusi, legitimasi untuk merevitalisasi wawasan nusantara dapat dirujuk pada . UUD 1945. Ketentuan BAB IX A tentang Wilayah Negara. Walaupun hanya terdiri dari satu pasal saja, yakni pasal 25A merupakan blessing in disgue dari amandemen UUD 1945. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal yang merupakan hasil amanden kedua pada tahun 2000 tersebut merupakan landasan yuridis untuk revitalisasi Wawasan Nusantara. Pada UUD 1945 sebelum amandemen, masalah wilayah negara Indonesia tidakk dicantumkan. Jadi pasal 25A ini mempunyai arti dan makna politis serta strategis sebagai unsur pemersatu bangsa.

4.2. Kebijakan kelautan di bidang pertahanan dan ekonomi

Secara politis, pemilihan seorang Jenderal dari Angkatan Laut, Freddy Numbery, sebagai menteri kelautan dan perikanan merupakan modal strategis untuk menyatukan visi Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa pelaut.

Menurut penulis, pemilihan ini bisa jadi merupakan cerminan visi Presiden Yudoyhono dalam hal kebijakan kelautan dengan mempersatukan potensi pertahanan dan potensi ekonomi di bidang kelautan.

Potensi pertahanan dan potensi ekonomi juga disebutkan dalam doktrin Angkatan Laut RI (TNI AL) yaitu Eka Sasana Jaya. Menurut doktrin ini yang juga dianut oleh banyak Angkatan Laut di dunia, merupakan fakta sejarah bahwa kebesaran suatu bangsa atau negara maritim sangat ditentukan oleh kekuatan lautnya, berupa kekuatan armada niaganya yang mampu berlayar mengarungi samudera untuk melakukan perdagangan. Untuk menjamin keselamatan dari armada niaga, maka dibentuklah suatu kekuatan armada bersenjata yaitu Angkatan Laut. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, maka kehadiran angkatan laut untuk memberikan jaminan keamanan di laut, sudah merupakan suatu conditiosinequanon. (http://www.tnial.mil.id/doktrin.php)

Namun dalam konteks revitalisasi Wawasan Nusantara, implementasi dari visi kabinet tersebut masih perlu disinergikan dengan berbagai sektor dan kebijakan lainnya.

Antara lain buku tentang kebijakan (white paper) Pertahanan RI yang berjudul "Mempertahankan Tanah Air" (Dephankam, 2003) tidak mampu menggambarkan konsepsi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi yang outward looking.

Buku putih tersebut masih mengedepankan orientasi pertahanan yang bertumpu aspek darat. Seyogyanya Indonesia sebagai sebuah negara yang mempunyai konsep pertahanan yang bertumpu pada pertahanan berjenjang, mengembangkan basis perairan serta dengan pulau-pulau yang bertebaran. (Pertahanan Nusantara).

Hal ini sepertinya mengingkari kenyataan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state). Mempertahankan negara kepulauan lebih logis bila bertitik tumpu pada Angkatan Laut yang didukung oleh Angkatan Udara dalam kerangka pertahanan terluar (zona penyangga). Sementara lini Darat siap menggelar kekuatannya bilamana perang merambah pada zona pertahanan dan perlawanan daratan.

Indonesia perlu memiliki untuk gertak (deterrence) di laut maupun di udara. Upaya mempertahankan Nusantara dengan tidak mengedapankan peran Angkatan Laut khususnya merupakan strategi yang kurang tepat. Indonesia adalah sebuah negara yang unik di mana memiliki wilayah perairan yang lebih luas dari daratan. Oleh karena itu, sistem pertahanan Nusantara harus menekankan pada kekuatan maritim dan kekuatan dirgantara tanpa mengabaikan kekuatan sistem pulau besar (continental).

Tidak tepat bila upaya mempertahankan Nusantara memfokuskan penggunaan strategi pertahanan kontinental ketimbang penggunaan kekuatan maritim dan dirgantara.

Karena itu, konsistensi pertahanan Indonesia ke depan harus jelas sesuai predikat Indonesia sebagai "Negara Kepulauan" yang diakui dunia internasional. Dengan demikian modal sebagai Negara kepulauan seyogyanya perlu segera diberdayakan untuk kepentingan nasional seperti mencegah terulangnya kekalahan Indonesia dalam memperebutkan Pulau Sipadan Ligitan dengan Malaysia.

Berkaitan dengan sengketa Ambalat, kekhawatiran hilangnya kembali pulau ini perlu diwaspadai. Meskipun tak dapat dipungkiri bahwa aroma politis dari kasus Ambalat cukup berdampak untuk menaikkan popularitas pemerintahan SBY pada awal pemerintahannya.

Demikian pula sinyalemen tenggelamnya pulau Nipah sebagai pulau batas Indonesia dengan Singapura akibat penggerukan pasir oleh pengusaha Singapura dapat ditanggulangi sejak dini.

Kembali kepada pengembangan potensi kelautan, masalah ini merupakan isu yang sangat berkaitan dengan revitalisasi Wawasan Nusantara. Pembentukan Departemen Kelautan dan Perikanan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menunjukan keseriusan pemerintah untuk memberdayakan potensi kelautan sebagai ujung tombak pengembangan ekonomi kerakyatan.

Dengan demikian yang diperlukan untuk mensinerjikannya konsep negara kepulauan dan sektor kelautan adalah sosialisasi dan itikad baik (political will) dari aparat pemerintah yang terkait dengan pengembangan sektor ini.

Mulai dari departemen perhubungan, departemen kelautan dan perikanan, departemen perdagangan, aparat perpajakan, imigrasi dan bea cukai dan tentunya Angkatan laut perlu mencari cara komprehensif dan terfokus untuk mensinergikan potensi kelautan.

Sejauh ini tampaknya pemerintah belum yakin bahwa sektor ini dapat dijadikan salah satu alternatif pemecahan persoalan ekonomi dan sosial. Sudah begitu banyak konsep yang telah dirintis oleh mantan menteri Rokhmin Damanhuri yang belum diimplementasikan secara menyeluruh.

Dari sudut pandang Wawasan Nusantara , paling tidak ada dua keuntungan yang dapat diambil dengan memberdayakan sektor ini.
Pertama: pengembangan nelayan dan intensfikasi pelabuhan membuka pasar untuk produk perikanan yang menjadi basis ekonomi kerakyatan non pertanian.
Kedua: interaksi kelompok masyarakat yang berbasis pelabuhan seperti interaksi nelayan dari berbagai suku di Indonesia akan membawa dampak sosial yang besar. Komunikasi ini akan menumbuhkan pemahaman baru dalam mensikapi perbedaan dan pada akhirnya menumbuhkan wawasan kebangsaan.

Secara tidak langsung pengembangan potensi kelautan akan memberdayakan pulau-pulau di perbatasan dan menyeimbangkan wilayah perbatasan kita yang terisolasi dengan wilayah tetangga. Memajukan wilayah perbatasan yang terpencil ini penting untuk menghindari jurang ekonomi di wilayah perbatasan kita dengan tetangga.

4.3 "Indonesia Society" dan "Indonesia Corporation" bukan suatu ilusi

Di era globalisasi masalah dis-orientasi bangsa Indonesia menjadi isu krusial yang harus dicari jalan keluarnya. Masyarakat Indonesia baru yang modern perlu digagas dalam kerangka bahwa Indonesia adalah bangsa yang plural yang terdiri dari bebagai macam suku bangsa, bahasa dan agama serta kepercayaan dan keyakinan yang beragam.

Menerapkan suatu keinginan kelompok saja sama artinya dengan meniadakan keberadaan kelompok lain yang sama-sama bersepakat membentuk Indonesia sebagai suatu negara dan bangsa. Ini adalah kenyataan yang harus disikapi secara dewasa dan bijak.

Lalu adakah harapan untuk membangun suatu masyarakat sosial Indonesia baru? Seperti apakah yang disebut masyarakat sosial Indonesia (Indonesia society)? Mulai dari manakah kita membangunnya kembali. Sungguh suatu pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab dan tidak mudah untuk disepakati.

Untuk itu mari kita belajar dari pengalaman Jepang dalam membangun masyarakatnya. Seni untuk menerima pengaruh asing serta menyaringnya untuk diadopsi dengan budaya lokal merupakan keterampilan yang sangat diperlukan. Jepang mempunyai pengalaman dan kemampuan yang unik dalam melakukan hal ini. Akulturasi budaya asing kedalam kebudayaan Jepang dilakukan tanpa menghilangkan budaya Jepang. (Daniel Sosnoski, 1996).

Hal ini digambarkan oleh Gregory Clark sebagai suatu keunikan yang didapat dari kemampuan dalam menyerap budaya Cina dan kemudian budaya Barat tanpa diperbudak atau didominasi oleh budaya-budaya tersebut. (Jane Withey, 1994).

Dari aspek ekonomi, ide untuk membentuk suatu kelompok/entitas yang bernama "Indonesia Corporation" yang pernah dilontarkan oleh beberapa pakar ekonomi pada masa lalu, mungkin bisa diangkat kembali. Strategi Jepang yang berhasil mensirnegikan pengusaha dengan nilai-nilai kebangsaannya merupakan contoh yang patut ditiru.

Sebagaimana diketahui, Jepang dalam membangun ekonominya setelah Perang Dunia ke-II dengan kebijakan ekonomi yang dilandasi budaya Jepang. Bahkan pemerintah Jepang secara sistematis membina kelompok perusahaan (zaibatsu) sebagai mesin uang yang akan menghidupi negaranya. Dikatakan bahwa zaibatsu merupakan hal utama dalam membangun perekonomian modern Jepang. (Hidemasa Morikawa, 1992).

Filosofi yang diterapkan sangat sederhana yaitu kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi atau penghasilan yang nyata (real income) hanya dapat meningkat jika terjadi peningkatan produktivitas. Produktivitas meningkat apabila ada peningkatan dalam nilai dari keluaran (output) dari setiap input buruh/pekerja dan modal. (James C. Abegglen & George stalk, Jr, 1990). Nilai-nilai semangat militer untuk bekerja keras dan disiplin ditransformasikan menjadi nilai dasar setiap orang Jepang dalam bekerja. Sehingga sekarang kita mengenal bangsa Jepang sebagai bangsa pekerja keras.

Dari segi doktrin, konsep wawasan Nusantara bukanlah penyeragaman atau politik melting pot. Ini adalah konsep membangun berdasarkan identitas Indonesia yang majemuk. Persaingan antar bangsa saat ini sudah sangat kompleks. Kita membutuhkan konsep yang mensinerjikan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.

Ini merupakan strategi untuk mensiasati perubahan global yang sangat dinamis. Produktivitas sudah menjadi standar internasional yang identik dengan produk barang atau jasa itu sendiri. Kita rindu akan adanya Indonesia Corporation yang menghasilkan produk andalan yang menjadi trade mark dan jati diri bangsa.

Seperti pengalaman Jepang, dengan dukungan Indonesia Corporation maka masyarakat Indonesia yang sejahtera yang bebas dari rasa saling curiga, diskriminasi dan korban adu domba dapat terwujud.

5. Kesimpulan

Reformasi dalam kehidupan berbangsa di Indonesia memasuki tahap metafomorfosa. Apabila tahun 1998 dikatakan sebagai masa terbentuknya embrio reformasi, maka sejak pemerintahan baru tahun 2004 merupakan titik awal kepompong demokrasi.

Setelah mengalami masa euphoria demokrasi dengan berbagai macam suka dan dukanya, maka sudah saatnya kita duduk bersama merenungkan dan mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa masa lalu.

Ada dua hal yang penting untuk didiskusikan lebih lanjut yaitu:
1. Demokrasi pada dasarnya bukanlah kebebasan semata-mata. Demokrasi adalah suatu norma yang dilandasi oleh hukum. Hukum yang dibuat, disetujui dan ditaati oleh semua komponen bangsa tanpa kecuali. Semua sama di mata hukum. Tidak ada seorangpun yang kebal terhadap hukum. Hukum memberikan roh kepada demokrasi karena dengan hukum setiap hak seseorang akan berhenti pada saat berhadapan dengan hak orang lain. Demokrasi juga memberikan kewajiban yang menjadi prasyarat suatu tatatan sosial. Dialektika hukum menjadi norma dasar suatu demokrasi.
2. Wawasan Nusantara adalah suatu nilai luhur bangsa yang dapat mempersatukan masyarakat Indonesia yang majemuk. Revitalisasi Wawasan Nusantara bisa menjadi visi dan nilai bersama bangsa Indonesiayang dapat diterima oleh semua golongan dan kepentingan. Apabila diterjemahkan dalam misi maka salah satu misi pokok yang diproritaskan adalah pengembangan sektor kelautan. Sebagai negara kepulauan maka pengembangan sektor kelautan akan menjadi ciri khas Indonesia.
Akhir kata, demokrasi sebagai suatu resep generik penyakit masyarakat modern pasti mengalami masa transisi. Pengobatan penyakit bangsa memang harus dilakukan secara bertahap namun terarah.

Kita perlu memahami dan mencoba percaya bahwa kebijakan pemerintah yang pahit bagi masyarakat (seperti mengurangi subsidi) merupakan obat yang tidak hanya bersifat suportif maupun simptomatis tetapi menjadi pengobatan yang bersifat kausatif. Hanya dengan sikap mental seperti itu bangsa Indonesia dapat mulai melangkah dan bekerja keras membangun untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Jalesveva jaya mahe . Di laut kita jaya.
Semoga!.

6. Daftar Pustaka

1.     Abegglen, James C and George Stalk, Jr., Kaisha The Japanese Corporation, 1990, Charles E. Tuttle Company, Tokyo.

2.     Brownlie, Ian, Principkle of public international law, Clarendon Press, Oxford, 1995.

3.     Down, Robert B, Books That Changed America, 1970, The Macmillan Company, London.

4.     Morikawa, Hidemasa, Zaibatsu: The rise and fall of familiy enterprise groups in Japan, University of Tokyo Press,   1992.

5.     Sosnoski, Daniel, Introduction to Japanese Culture, 1996, Charles E. Tuttle Company, Tokyo.

6.     Weiner, Myron, ed. Modernization The Dynamics of Growth, Basic Books, Inc, New York, 1966

7.     Withey, Jane, Doing Business in Japan: an insider`s guide, Pretince Hall, 1994.

8.     United Nation Convention on Law of the Sea, 1982, UN Secretariat.

9.     Undang-Undang Dasar tahun 1945 amandemen 2002. 

http://io.ppijepang.org/v2/index.php?option=com_k2&view=item&id=158:revitalisasi-konsepsi-wawasan-nusantara